Erupsi.com, MEDAN – Percepatan transisi energi harus berlaku secara adil dan inklusif sebagai respons terhadap krisis iklim global. Transisi mesti berjalan dengan mekanisme yang tidak merugikan kelompok pekerja maupun kalangan masyarakat rentan.
Hal itu menjadi sorotan Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo, pada workshop tentang transisi energi di Bina Graha Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (12/3/2026). Pertemuan ini menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari pembangkit listrik berbahan batu bara.
“Transisi energi harus berjalan dengan mekanisme yang adil, tidak meninggalkan pekerja maupun kelompok masyarakat rentan,” ujarnya.
Dalam workshop bertajuk Menuju Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Utara: Perspektif Fikih, Kebijakan, dan Keadilan Sosial ini, Panut menjelaskan betapa pentingnya percepatan transisi energi secara adil dan inklusif.
Menurutnya, sektor energi merupakan salah-satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, sehingga penurunan emisi dari sektor ini menjadi kunci mitigasi perubahan iklim. Proses dekarbonisasi ini tidak boleh merugikan kelompok pekerja serta menjaga keberlanjutan ekonomi dan memastikan akses energi terjangkau bagi masyarakat.
Dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Pemerintah RI menargetkan peningkatan bauran energi baru terbarukan hingga 33% pada 2035 mendatang. Hal ini merupakan bagian dari upaya Indonesia menuju Net Zero Emission.
“Indonesia memiliki potensi besar energi bersih seperti panas bumi, tenaga air, dan biomassa. Namun hingga kini sektor energi nasional masih cukup bergantung pada energi fosil,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa polusi pembakaran batu bara menjadi kontributor utama kematian prematur di dunia.
Bukti di Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, dampak ini sudah terbukti. Misalnya daerah sekitar PLTU Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat. Pada jam-jam tertentu, suhu air laut di tempat ini bisa mencapai 42 derajat Celcius akibat limbah PLTU. Hal ini otomatis menghancurkan ekosistem mangrove dan menghancurkan sendi-kehidupan para nelayan setempat.
“Di sana, debu hitam sudah biasa. Itu adalah pengorbanan masyarakat tingkat bawah agar kita bisa menikmati listrik dengan suka-suka,” ujar Sumiati.
Kepala Bapperida Pemprov Sumatera Utara, Dikky Anugerah Panjaitan, mengkritik negara-negara maju karena bertanggung jawab dalam praktik deforestrasi tempo dulu melalui revolusi industri. Kini mereka justru mendikte negara berkembang dengan dalih energi bersih sambil menjual produk teknologi mereka.
“Dulu mereka memporak-porandakan hutan untuk pabrik. Sekarang saat kita mau maju, isunya bergeser. Kita harus pasang panel surya, tapi yang buat Jepang. Akhirnya tetap jadi objek bukan subjek,” ujar Dikky.
Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Pemprov Sumatera Utara, Yosy Sukmono, menjelaskan bahwa transisi energi tidak hanya tentang teknologi. Tetapi juga kemaslahatan masyarakat.
Menurut Yosy, energi saat ini menjadi isu strategis global karena berkaitan dengan ketahanan negara. Gangguan kecil pada pasokan energi dunia, kata dia, dapat berdampak hingga ke daerah.
“Karena itu kita harus mulai mengoptimalkan potensi energi yang kita miliki,” ujarnya.
Saat ini, kata Yosy, Pemprov Sumatera Utara telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah hingga 2050 sebagai panduan pengembangan energi di daerah. Saat ini bauran energi baru terbarukan di Sumatera Utara tercatat sekitar 46%, sementara minyak bumi sekitar 27%, gas 9%, dan batu bara 17%.
“Ke depan kita harapkan porsi energi terbarukan terus meningkat melalui kerja sama berbagai pihak,” kata Yosi.
****
Keterangan foto utama:
Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo, pada workshop tentang transisi energi di Bina Graha Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (12/3/2026). (Dewantoro)